Makalah Pembiayaan Pendidikan

MAKALAH PERENCANAAN PENDIDIKAN
“PEMBIAYAAN PENDIDIKAN”
DOSEN PENGAMPU : DAMANHURI S.Pd.I. M.HI

Disusun : AGUS NASRULLAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM LUQMAN AL-HAKIM
PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH SURABAYA

PENDAHULUAN
Setiap organisasi membutuhkan dana untuk membiayai kagiatannya. Begitu pula halnya dengan organisasi pendidikan. Organisasi ini mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi mengadakan perencanaan budget secara berkala untuk mengalokasikan dana yang tersedia, agar dana itu dapat dimamfaatkan sebaik-baiknya oleh unit kerja di dalam lembaga tersebut.
Kegiatan pendidikan baik yang baru direncanakan maupun yang rutin menggunakan dana yang di alokasikan lewat perencanaan budget. Pembiyaan yang selalu diusahakan di alokasi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa dana itu sangat terbatas, oleh karenanya perlu diatur sebaik baiknya agar dapat dimamfaatkan secara optimal oleh semua pihak secara merata.
Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai operasi satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan yang telah direncanakan maka pengeloaan keuangan, terutam pengalokasian uang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan.
Makalah ini hadir untuk menjelaskan konsep-konsep biaya pendidikan,sumber biaya pendidikan, manajemen biaya, dan analisis biaya pendidikan.

A. JENIS-JENIS PERENCANAAN BUDGET
Ada beberapa jenis dalam perencanaan budget. Tiga diantaranya yang terkenal adalah Line-Item (Function-Object) Budget, PPBS (Planning Programming Budgeting System), dan ZBB (Zero-Base Budgeting)
1. Line Item (Function-Object) Budget
Perencanaan Budget Line Item ini sering disebut perencanaan budget secara tradisional, mungkin karna modelnya paling sederhana dan muncul pertama kali.Prosesnya sederhana sekali yaitu pertama para perencana mengidentifikasi terlebih dahulu macam program yang akan dibiayai, misalnya ada program-program rutin, ada program-program pembangunan, dan mungkin juga ada program-program istiwewa dan sebagainya. Kemudian pada masing-masing macam program ditentukan lebih lanjut program-program yang ada didalamnya. Program program pembangunan adalah mengacu pada tugas-tugas yang akan dikerjakan.
Sesudah jelas program-program itu, kini masing-masing program ditentukan biayanya. Mengalokasi biaya kepada setiap program diushakan secara adil dan merata sesuai dengan kebutuhan prioritas program.
Perencanaan Line-Item Budget ini tidak memberikan akuntabilitas, yaitu proses menjelaskan pemamfaatan dana dalam rangka kontribusinya kepada pencapain tujuan yang diinginkan. Dia hanya menjelaskan berapa besar dana yang dipakai membiayai program-program tertentu.

2. PPBS (Planning Programming Budgeting System)
Perencanaan budget ini menekankan output, program, penyelesaian program, dan merencanakan sumber-sumber biaya. Dalam perkembangannya ada yang menambah unsur evaluasi pada perencanaan ini sehigga PPBS menjadi PPBES, dimaksudkan agar nama itu lebih tepat dengan tugasnya. Sebab prencanaan ini juga menilai alokasi biaya yang dibuatnya agar benar-benar dapat mendukung tujuan yang ingin dicapai oleh setiap program atau program itu efektif dan apakah dan sudah dimamfaatkan secaara efisien. Dan kalau dihubungka dengan fungsi PPBS sebagai alat kontrol bagi setiap pengawas pelaksana pendidikan, maka sesungguhnya PPBS juga merupakan alat evaluasi bagi ketepatan pelaksanaan pendidikan.
McAshan memberikan pengertian tentang PPBS ialah suatu pengorganisasian yang sistematis, analitis, dan imformasi keuangan yang terintegrasi ke dalam semua program yang direncanakan, diimplementasikan, dan dievaluasi untuk menolong melakukan alokasi sumber pendidikan termasuk pembiyaan. Cunningham menambahkan bahwa Budget ini menunjukkan biaya tiap-tiap programnya sehingga memberikan tanggung jawab kepada petugas-petugasnya, menghubungkan dengan sumber-sumber pendidikan yang diperlukan, membuat alternatif-alternatif penyelesaian dengan biaya yang efektif, dan meminimalkan biaya serta memaksimalkan output.
Bila dikaji penjelasan diatas tampak bahwa pembiayaan sudah terintegrasi ke dalam program yang telah dibuat secara analitis dengan pendekatan sisstem. Ini berarti bahwa setiap program sudah dimasuki unsur pembiyaan dan sumber-sumber pendidikan lain yang diperlukan. Antara pembiyaan program dengan sumber-sumber pendidikan lain yang dipakai program itu mempunyai kaitan yang erat. Artinya banyak dan macam sumber yang dipakai oleh program itu ditentukan pula oleh dana yang disediakan untuk sumber tersebut, begitu pula ada hubungan antara sumber pendidikan dan biaya dalam satu program dengan program lainnya, sehingga semua merupakan satu sistem untuk memberikan output yang dicita-citakan. Sumber-sumber pendidikan yang dipakai oleh setiap program lengkap dengan pembiyaanya tidak lain adalah merupakan alternatif penyelesaian bagi program bersangkutan. Penggunaan dana bagi setiap alternatif diusahakan agar efektif dan efesien.
Jenis perencanaan budget ini juga memberi kasempatan bagi perencana untuk mengurangi atau memotong biaya program tertentu bila ternyata dalam pelaksanaan program atau implementasi karena suatu hal ada pemotongan-pemotongan pembiyaan. Program yang dananya dikurangi atau dipotong adalah yang prioritasnya lebih rendah.
Faktor-faktor yang ditekankan oleh para perencana yang menggunakan jenis perencanaan PPBS ini adalah:
a. Berorientasi kepada output atau efektivitas. Usaha utama penyusunan budget tererah kepada pencapaian tujuan program. Dana dialokasi sedemikian rupa dengan memperhitungkan hubungannya dengan sumber-sumber yang lain yang secara bersama menyelesaikan tugas secara efektif.
b. Dana dialokasikan kepada setiap program yang akan dikerjakan yang telah disusun secara analisis dan sistematis. Program utama atau proyek atau seluruh kegiatan dianalisa dahulu secara sistem untuk mendapatkan program-program yang spesefik. Sesudah itu barulah dana dialokasikan kepada program-program dengan mempertimbangkan kebutuhan, prioritas, dan kaitan antar program-program itu sendiri.
c. Pembiyaan bersifat integrasi. Unsur pembiyaan masuk kedalam analisis sistem manjadi satu dengan analisis program dan analisis alat dan metode. Analisis program, analisis alat dan metode, dan analisis budget manjadi satu tenunan membentuk suatu lembaran kerja yang rapi dan indah. Dalam proses ketiganya berjalan bersama saling memberi imformasi, saling mengingatkan dalam rangka menuju pembentukan dokumentasi konsep perencanaan pendidikan.
d. Alokasi dana diatur/disusun atas dasar ralita. Alokasi dana tidak boleh dilakukan atas dasar angan-angan belaka atau atas dasar pemerataan. Melainkan harus dilakukan atas dasar kebutuhan nyata dan prioritas. Ini berati harus ada survei/studi empiris yang mendasari alokasi tersebut.
e. Pengalokasian dana dibuat sedemikian rupa sehingga dana dana dapat dimamfaatkan secara efesien. Hal ini dapat diperoleh melalui studi empiris tersebut diatas, bardasarkan kebutuhan nyata, prioritas, dan dengan menggabungkan kegiatan-kegiatan yang mirip menjadi kegiatan kelompok yang dikerjakan bersama dengan alat dan metode yang sama.
Perencanaan budget jenis PPBS didesain sejalan sejalan dengan perencanaan porogramnya. Kalau perencanaan pendidikan untuk jangka panjang maka perencanaan budget juga untuk jangka panjang. Kalau perencanaan pendidikan untuk jangka menengah atau pendek, maka perencanaan budget juga untuk menengah dan pendek. Tetapi perencanaan pendidikan pada umumnya didesain untuk jangka panjang yang dibagi-bagi menjadi jangka menengah dan jangka pendek sebagai operasionalnya. Jadi perencanaan budget jenis PPBS ini juga memiliki jangka panjang, menengah, dan pendek.
Perencanaan PPBS direncanakan kembali setiap tahun sejalan dengan pengoperasionalisasian perencanaan strategi pada perencanaan program. Perencanaan budget jangka pendek ini selalu memamfaatkan data/imformasi budget tahun yang lampau baik dari segi konsep maupun dari segi prakteknya dilapangan. Sehingga perencanaan budget itu tidak tampak tidak putus-putus dari dari tahun ketahun, tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan suatu mata rantai yang bersambung satu dengan yang lain.
3. ZBB (Zero-Base-Budgeting)
Akibat kekurang-berhasilan PPBS, maka muncullah konsep baru dalam perencanaan budget yang disebut ZBB. Konsep ini dipelopori oleh Peter Pyhrr pada tahun 1970. Konsep baru ini dadasari pada pendekatan “ground up” yaitu semua program dan aktivitas yang lama atau baru harus ditinjau kembali pada proses budgeting setiap tahun.
Perbedaan utama antara PPBS dengan ZBB adalah dalam penentuan waktu berlakunya perencanaan budget dan dalam pemberian tambahan budget. Kalau dalam PPBS waktu pembiyaan bisa lebih dari satu tahun, beberapa tahun, bahkan dapat dalam waktu yang panjang, maka dalam ZBB hanya untuk satu masa tahun anggaran. Begitu pula dalam PPBS penambahan budget diberikan pada tahun-tahun berikutnya atas dasar pengalaman tahun yang lalu, prioritas program, dan kebutuhan, maka dalam ZBB penambahan budget dilakukan pada saat perencanaan budget diadakan kepada biaya-biaya minimum untuk setiap program atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu.
Ini berarti menurut konsep ZBB budget untuk tahun berikutnya adalah nol. Dengan kata lain setiap tahun anggaran dimulai selalu menentukan anggaran belanja yang baru, walaupun untuk meneruskan program atau kegiatan pendidikan yang sama dengan tahun lalu. Pada setiap memulai budget yang baru, pertama kali ditentukan biaya minimum untuk setiap program yang dikatakan sebagai biaya dasar. Kemudian setiap biaya dasar dibari biaya yang disebut incremen. Masing-masing biaya dengan incremenya untuk suatu program direviu dan diberi prioritas. Sesudah itu barulah budget disahkan.
Pembuatan program adalah mengikuti proses perencanaan biasa yaitu dengan membagi-bagi atau menganalisis misi/program utama menjadi program-program yang spesifik atau tugas-tugas. Masing-masing tugas ditentukan biaya minimumnya dan dilengkapi dengan biaya tambahan. Maksud memberikan biaya tambahan untuk merangsang para petugas pendidikan agar bekerja lebih giat. Oleh sebab itu hal ini menimbulkan perbaikan-perbaikan operasi/pelaksanaan. Dengan harapan agar kelak pelaksanaan meningkat tetapi biaya tetap sehingga pekerjaan lebih efissien.
Pembentukan rangking sebagai bahan penentuan prioritas proram adalah atas dasar pemamfaatan biaya tambahan tadi. Bagi incremen-inceremen yang membri keuntungan kecil sudah tentu mendapat rank yang rendah. Makin kecil keuntungan atau makin rendah ranking suatu program makin tinggi prioritas yang diberikan. Di sini semakin jelas tampak bahwa biaya tambahan adalah bermakcud memacu semangat kerja para pelaksana pendidikan untuk memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan dalam arti tidak berupa uang melainkan keuntungan produksi pendidikan dari segi kualitatif dan kuantitatif.
Cara lain yang dilakukan dalam ZBB ialah dengan memakai operasi standar/normal. Operasi atau biaya standar ini adalah sama dengan biaya dasar pada cara diatas. Biaya-biaya di atas standar yaitu kelebihan-kelebihan dari biaya standar dinyatakan sebagai biaya incremen yang direviu untuk mendapatkan rank dan prioritas hanyalah biaya incremen, sebab biaya standar atau normal sudah bersifat standar.
Ada cara lain lagi yang dikemukakan dalam ZBB ialah penentuan budget harus memperhatikan tiga hal yaitu besar dana yang tersedia, besar biaya untuk kebutuhan mewujudkan performan/tugas/program, dan besar biaya yang disarankan. Rupanya tiga perhatian ini diperlukan mengingat dana pada umumnya terbatas jumlahnya dan perencana diminta untuk memperhatikan kepentingan para pemakai dana untuk keperluan lain yang dalam hal ini membentuk saran dari pihak yang berwajib. Dan ini pula rupanya yang menyebabkan mengapa cara ini menentukan pembiyaan dasarnya harus kurang dari 100% dari harga-harga yang berlaku. Sementara biaya incremennya tetap dipandang sebagai usaha untuk megembangkan produk program.
Dari uaraian diatas tentang jenis perencanaan ZBB menunjukkan bahwa ia tidak menaruh perhatian kepada pengalaman pembiyaan masa-masa yang lampau. Hal ini dapat dimaklumi, rupanya para penganut perencana budget ini melihat kenyataan bahwa kondisi ekonomi negara sebahagian besa tidak stabil, naik turun. Kondisi seperti ini memang menyulitkan untuk membuat perencanaan budget yang berjangka lebih dari satu tahun. Namun demikian pengalaman pembuatan konsep budget maupun melaksanakan konsep itu dalam praktek pada masa yang lalu tetap perlu diperhatikan sebagai umpan balik bagi pembuatan budget sekarang, untuk membuang hal-hal yang pahit dan meneruskan hal-hal yang manis.
Dengan demikian perencanaan ZBB cocok diterapkan pada negar-negara yang prekonomiannya kurang atau tidak stabil, sementara itu bagi negara-negara yang sudah mampu menstabilkan ekonpminya secara secara teori lebih cocok memakai PPBS. Perencanaan pendidikan di Indonesia sebagai negara berkembang dianjurkan memakai perencanaan ZBB, dengan tetap memamfaatkan pengalaman-pengalaman pembuatan budget dan aplikasinya pada tahun-tahun yang lampau.

B. SUMBER BIAYA PENDIDIKAN
Anggaran yang diterima oleh sekolah diturunkan oleh pemerintah pusat biasa disebut dengan APBN yang sebelumnya dibuat sebuah rancangan anggaran yang dibutuhkan oleh sekolah. Selain itu sekolah mendapatkan dana atau pembiayaan bukan hanya dari pemerintah pusat saja melainkan dari dari pemerintah daerah yang biasa disebut dengan APBD. Pemerintah usat menyalurkan dananya dengan melalui progam BOS (bantuan Oprasional Sekolah), sedangkan untuk pemerintah daerah sendiri menyalurkan dana atau pembiayaan terhadap sekolah dengan berbagai progam. Misalnya BOP, SBB, atau lain sebagianya disesuaikan dengan daerah itu sendiri.
APBN yang disalurkan melalui progam BOS, dibagikan kepada sekolah secara merata dan sama untuk seluruh daerah. Perhitungan dana BOS diberikan berdasarkan jumlah siswa. Dan cairnya setiap 3bulan sekali. Dalm progam BOS terdaat subsidi dalam bentuk blog grant. Subsidi tersebut didapat dari pajak, SDA, investasi, dan pinjaman PLN. Pada pemerintah daerah atau sering disebut juga APBD, ketika memberikan dana atau anggaran kepada sekolah dialokasikan melalui rogam-progam yang disesuaikan dengan daerahnya masing-masing atau bervariatif. Misalnya melalui progam BOP, atau SBB. Pemberian anggaran juga disesuaikan dengan jumlah siswa. Sumber pembiayaan pendidikan, tidak hanya dari pemerintah pusat, dan daerah saja, melainkan dari masyarakat. Namun sumber dana yang didapat dari masyarakat tidak dimasukan kedalam anggaran.
Menurut Mulyasa (2004: 48), sumber pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan kepada tiga sumber, sumber-sumber tersebut antara lain:
1. Pemerintah (pemerintah pusat dan daerah).
Sumber utama pembiayaan pendidikan adalah dari pemerintah, baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah. Sumber Dari Pemerintah Pusat dan Daerah berupa APBN dan APBD melalui DAU dan DAK, dana BOS dan block grant. Sumber-sumber pendapatannya berasal dari:
a. Sumber daya alam, seperti hasil dari eksplorasi tambang emas, minyak, gas, batu bara, hasil hutan, hasil kelautan dan sebagainya.
b. Hasil industri/ perusahaan BUMN, BUMD, industri, pariwisata dan sebagainya.
c. Pajak bumi dan bangunan, kekayaan, penghasilan perorangan, pendapatan penjualan, kendaraan bermotor dan sebagainya.
2. Orang tua/ peserta didik.
Pembiayaan dari orang tua atau keluarga biasanya dapat berupa SPP, iuran komite dan biaya pengembangan peserta didik secara pribadi.
3. Masyarakat.
Biaya yang berasal dari masyarakat berupa sumbangan dari perorangan, lembaga, kelompok pengusaha, penyandang modal dan sebagainya.
4. Sumber sumber lainnya
Sumber-sumber lainnya dari biaya pendidikan dapat diperoleh dari bantuan luar negri, pinjaman dari Negara lainnya, pemberian block grant/ hibah dari lembaga-lembaga asing ataupun bantuan dalam negeri berbentuk yayasan dan swadana yayasan bakti sosial maupun yayasan
Dalam UU Nomor 20 tahun 2003, pendanaan pendidikan sudah diatur secara khusus dalam Bab XIII:
a. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
b. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
c. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

C. MANAJEMEN BIAYA PENDIDIKAN
Dalam perencanaan biaya pendidikan harus memperhatikan budget rutin dan budget pembangunan, perencanaan budget rutin tidak sejelas perencanaan budget pembangunan, pengalokasian biaya pembangunan lebih eksplisit atau gamblang daripada pengalokasian biaya rutin di Indonesia. Apa sebab demikian? Pertama,karena kegiatan rutin itu hampir sama dari waktu ke waktu, tidak banyak variasi, sehingga pengaturan biaya juga tidak banyak variasi, pada umumnya hanya besar biaya yang naik turun sedikit bergantung kepada dana yang tersedia. Sebaliknnya kegiatan pembangunan yang disebut proyek banyak sekali ragamnya, dan ragam itu bisa berganti dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu pengaturan biaya pembangunan ini bisa beragam pula dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Dengan demikian tampk sekali beda perencanaan biaya rutin dengan perencanaan pembangunan itu.
Kedua, kegiatan rutin pendidikan dimulai pada tahun ajaran/akademi yang baru sedangkan kegiatan proyek pada umumnya dimulai pada awal tahun anggaran yaitu pada saat perencanaan budget mulai diberlakukan. Atas dasar ini tampak seolah-olah dana kegiatan rutin tidak diatur atas daasar alokasi yang baik. Padahal kita tahu bahwa tiap tahun presiden mengemukakan anggaran belanja rutin dan pembangunan, kalau ada gaji pegawai naik tentu dimulai pada bulan april, kenaikan pangkat pegawai juga ditentikan pada bulan april atau awal oktober, peningkatan/pemotongan anggaran rutin juga diumumkan pada awal april dan lain-lainya. Ini menunjukkan alokasi biaya untuk kegiatan rutin juga diatur, walaupun tidak seeksplisit alokasi pada biaya proyek.
Dan ketiga, struktur dan prosedur kegiatan proyek belum semantap struktur pada prosedur kegiatan rutin. Hal ini menuntut perencanaan budget pada kegiatan proyek perlu dibuat lebih eksplisit daripada perencanaan budget pada kegiatan rutin, sebab perencanaan budget ini sekaligus akan menjadi pedoman bagi pelaksana proyek maupun bagi pemeriksa proyek.
Ada sembilan kategori pembelanjaan dalam organisasi pendidikan baik untuk kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan. Kesembilan pembelanjaan tersebut adalah: (1) dana cadangan untuk keperluan-keperluan khusus, misalnya dana sosial untuk menerima tamu dan sebagainya, (2) dana untuk membeli barang-barang termasuk gaji dan kesejahteraan para personalia, (3) belanja untuk malaksanakan tugas-tugas oleh para petugas pendidikan seperti barang-barang habis pakai pada waktu mengajar, (4) belanja untuk keperluan berbagai fungsi seperti bagian pengajaran, bagian pengadaan media, berbagai macam layanan, komunikasi dan sebagainya, (5) belanja untuk pasilitas seperti air, lampu, dan sebagainya, (6) belanja untuk program, misalnya program bimbingan & konseling membutuhkan psikiater dari lembaga lain, dan lain sebagainya, (7) pajak tahunan, (8) belanja untuk keperluan lembaga seperti perbaikan dan pengembangan kurikulum, dan (9) dana untuk proyektor-proyektor seperti kontrak-kontrak dengan orang luar, membeli alat konstruksinya dan sebagainya.
Setiap perencanaan budget harus memperhatikan kesembilan macam pembelanjaan tersebut diatas. Dana harus di alokasikan menurut kesembilan keperluan itu secara adil. Yang dimaksud secara adil disini bukanlah merata persis sama besar dana yang diterima oleh masing-masing kategori itu, melainkan adil sesuai dengan kebutuhannya.
Agar pengaturan itu bisa adil dan merata dibutuhkan data yang akurat sebelum perencanaan budget dimulai. Data yang dimaksud adalah segala imformasi yang berhubungan dengan program-program yang akan dikerjakan oleh organisasi.. data ini juga mencakup orang-orang/personalia yang terlibat dalamnya, biaya yang dibutuhkan oleh setiap kegiatan, dan tingkat efektivitas kerja organisasi/sistem yang diinginkan. Imformasi tentang biaya yang dibutuhkan atau harga-harga pasar tentang kegiatan itu yang dapat dikumpulkan dan tingkat efektivitas sistem yang di inginkanmungkin tidak dapat dijangkau oleh dana yang tersedia. Tetapi dengan gambaran ini para perencana budget paling sedikit dapat mengalokasikan budgetnya dengan merata dan adil seperti tersebut diatas atau menurunkan sedikit tingkat efektivitas sistem tersebut.
Komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan budget adalah.
a. Aspek struktur. Dimulai dengan mengidentifikasi kelompok-kelompok program, elemen-elemen program, untuk mendapatkan tujuan-tujuan yang spesifik.
b. Aspek analisis. Sesudah mengenal struktur program baik melalui analisis sistem maupun kategori-kategori kegiatas, kemudian mengalokasi biaya menurut fungsi, sub fungsi, dan tugas. Maka dilakukan analisis biaya. Analisis ini terutama untuk mengetahui tingkat efektivitas biaya-biaya pada setiap tugas malalui alternatif-alternatif yang disediakan untuk menyelesaikan tugas. Di samping efektivitas biaya, juga dianalisa tentang keuntungan, pemamfaatan, dan fisibilitas biaya yang digunakan.
c. Aspek control. Perencanaan budget pada umumnya sekaligus dapat dipakai pegangan oleh para pelaksana pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menggunakan uang dan juga sebagai alat bagi atasan untuk mengontrol pekerjaan/penggunaan dana oleh para bawahan. Oleh sebab itu perencanaan budget ini dikatakan pula sebagai alat mendelegasikan wewenang oleh atasan kepada para petugas pendidikan.
d. Aspek data dan imformasi. Segala data dan imformasi yang bertalian dengan program yang dibiayai baik sebelum, selama program pelaksanaan atau implementasi, maupun data tentang kecenderungan-kecenderungan sesudahnya perlu diperhatikan oleh perencana budget.
D. ANALISIS BIAYA PENDIDIKAN
Analisis biaya dalam pendidikan mencakup keefektifan biaya (cost affectiveness/CE), keuntungan biaya (cost benefit/CF), kemamfaatan biaya (cost-utility/CU), dan kefisibilitasan biaya (cost-feasibility).
a. Analisis keefektifan biaya. Suatu pekerjaan disebut efektif kalau pekerjaan itu dikerjakan dengan tepat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Biaya pendidikan digunakan secara efektif berarti biaya itu diarahkan hanya untuk mencapai tujuan pendidikan yang ternyata sesudah selesai pekerjaan mendidik itu tujuan yang direncanakan semula benar-benar tercapai.
b. Analisis keuntungan biaya. Analisis ini adalah menghubungkan antara besar biaya yang dikeluarkan dengan besar pendapatan setelah menjalani pendidikan atau latihan.
c. Analisis kemampaatan biaya adalah analisis yang berusaha membandingkan biaya yang digunakan oleh suatu alternatif dengan estimasi mamfaatnya atau nilai outcomenya.
d. Analisis kefesibilitas biaya. Analisis ini tidak dapat diukur secara kuantitatif seperti analisis sebelumnya, analisis ini hanya melihat apakah biaya yang dipakai oleh alternatif itu cukup atau tidak, bila dihubungkan dengan dana yang tersedia. Bila biaya alternatif melebihi dana dan sumber-sumber pendidikan lainnya, maka rencana itu tidak dapat dilaksanakan, atau alternatif itu tidak fisibel.
E. KESIMPULAN
Dari pemaparan diatas, dapat di ambil kesimpulan bahwa dalam hal pembiayaan pendidikan, maka perlu adanya pengelolaan yang mana perlu juga diketahui tentang dari mana sumber biaya didapat, beberapa jenis biaya, analisis biaya dan lai-lain. Adanya pengelolaan tersebut bertujuan agar dalam hal pembiayaan tidak terjadi ketidak jelasan dalam hal akuntabilitas sekolah dalam mengelola biaya pendidikan, dengan kata lain agar pembiayaan sekolah terlihat jelas dan dapat di pertanggung jawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Prof. Dr. Pidarta Made, Perencanaan Pendidikan Partisipatori, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005
Minarti Sri, manajemen Sekolah, Jogjakarta, AR-Ruzz Media, 2011

http://zkarnain.tripod.com/DIKNAS.HTM#sembilan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s